Merger Indosat dengan Tri Bernilai Rp 85 Triliun

Merger Indosat dengan Tri Bernilai Rp 85 Triliun

Bisnis MONULISLAGI   21.20

 

Ooredoo Q.P.S.C. (Ooredoo) dan CK Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison) telah menandatangani perjanjian transaksi definitif terkait dengan rencana aksi merger bisnis telekomunikasi kedua perusahaan, yaitu PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I).

Total nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai 6,0 miliar dolar AS atau dalam mata uang lokal setara dengan Rp 85,8 triliun. Nantinya perusahaan merger bakal dinamai PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison).

Merger tersebut bakal menyatukan dua bisnis sehingga bisa saling melengkapi. Ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi seluler terbesar kedua di Indonesia. Diperkirakan pendapatan tahunan mereka bakal menembus 3,0 miliar dolar AS atau sebanding dengan Rp 42,9 triliun.

Tentu merger tersebut akan memungkinkan korporasi memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian yang bisa digunakan untuk bersaing lebih efektif. Merger aset dan produk juga memberi kesempatan entitas baru mampu menjangkau pasar yang lebih luas di seluruh wilayah Tanah Air.

Infrastruktur Indosat Ooredoo dan H3I akan saling melengkapi. Gabungan aset juga membuat perusahaan baru bisa mendapatkan profit dari sinergi biaya dan belanja modal. Manajemen memperkirakan rasio proses (run rate) tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai 300-400 juta dolar AS dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Indosat Ooredoo Hutchison akan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian Ooredoo Group dan CK Hutchison dalam mengembangkan jaringan, teknologi, produk, serta layanan. Korporasi juga akan mendapatkan keuntungan atas operasi multinasional Ooredoo Group dan CK Hutchison yang tersebar di pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik.

Kekuatan dan skala ekonomi yang digabungkan juga akan menguntungkan perusahaan pada berbagai fungsi, seperti pada kegiatan pengadaan. Pasar mobile di Indonesia juga diperkirakan akan mempertahankan persaingan yang sehat. Ini akan menjadi daya tarik bagi investasi jangka panjang pada industri ini.

Ooredoo Group memiliki 65 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan menyebabkan CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison.

Bersamaan dengan penggabungan bisnis, CK Hutchison akan mendapatkan 50 persen saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8 persen sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33 persen saham di Ooredoo Asia. Kemudian, CK Hutchison juga akan mendapatkan tambahan 16,7 persen kepemilikan di Ooredoo Group lewat transaksi senilai 387 juta dolar AS. Menyusul transaksi di atas, Para Pihak akan masing-masing memiliki 50 persen dari Ooredoo Asia, yang akan diberi nama baru yaitu Ooredoo Hutchison Asia dan memiliki 65,6 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo Hutchison.

Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison. Perusahaan gabungan akan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan pemerintah Indonesia memiliki 9,6 persen saham, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia memiliki 10,8 persen saham, dan pemegang saham publik lainnya memiliki kira-kira 14,0 persen saham.

Kedua perusahaan sepakat mencalonkan Vikram Sinha sebagai CEO dan Nicky Lee sebagai CFO Indosat Ooredoo Hutchison. Ahmad Al-Neama akan tetap menjadi Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo dan Cliff Woo akan tetap sebagai CEO H3I sampai selesainya merger. Setelah selesai, Ahmad Al-Neama dan Cliff Woo akan bergabung dengan Dewan Komisaris dari perusahaan hasil merger.

Managing Director Ooredoo Group Aziz Aluthman Fakhroo mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan langkah signifikan menuju visi bersama kedua perusahaan untuk menggabungkan dua merek telekomunikasi dan menciptakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Dia menyampaikan, Ooredoo akan bekerja sama dengan CK Hutchison untuk memanfaatkan keahlian gabungan dari masing-masing grup untuk membangun telekomunikasi digital kelas dunia di Indonesia.

“Melalui skala ekonomi dan realisasi sinergi antara bisnis yang saling melengkapi ini, perusahaan hasil merger akan berada pada posisi yang tepat untuk memberikan laba atas investasi yang lebih tinggi bagi semua pemegang saham dan membangun momentum pertumbuhan luar biasa yang telah dicapai oleh Indosat Ooredoo,” ujar Fakhroo melalui keterangan resmi, Kamis (16/9/2021).

Group Co-Managing Director CK Hutchison Holdings Limited Canning Fok mengatakan, merger tersebut adalah kesempatan besar untuk menciptakan bisnis telekomunikasi yang lebih kuat dan lebih inovatif di Indonesia. Indosat Ooredoo Hutchison dapat mendorong perluasan dan peningkatan jaringan yang akan mendukung agenda digital pemerintah dan bermanfaat bagi pelanggan maupun Indonesia secara keseluruhan.

“Dengan skala yang lebih besar, spektrum yang diperluas, dan struktur biaya yang lebih efisien, Indosat Ooredoo Hutchison juga akan berada pada posisi yang lebih baik untuk memperluas peluncuran jaringannya serta meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan,” kata Fok.

CK Hutchison, menurut Fok, berinvestasi dan mengoperasikan bisnis telekomunikasi di 12 pasar di seluruh dunia. Banyak di antaranya telah berhasil meluncurkan jaringan 5G. “Kami berharap dapat memperluas layanan 5G inovatif di Indonesia pada saat yang tepat,” tuturnya.

Renault akan Mengurangi 2.000 Pekerja di Prancis

Renault akan Mengurangi 2.000 Pekerja di Prancis

Otomotif MONULISLAGI   21.18

 

Masalah kembali melanda produsen kendaraan bermotor. Kali ini Renault, produsen mobil asal Prancis, mengumumkan bakal mengurangi jumlah pegawainya hingga 2.000 pekerjaan, khususnya di bidang teknik dan pendukungnya.

Pengurangan pegawai Renault juga sebagai imbas dari langkah perusahaan yang akan beralih dan fokus menggarap kendaraan listrik. Renault telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.600 di Prancis. Manajemen mengaku langkah ini sebagai bagian dari restrukturisasi luas untuk membuka pembicaraan dengan serikat pekerja tentang rencana terbaru.

Renault menyatakan akan menciptakan 500 pekerjaan baru setelah mempekerjakan 2.500 orang di bagian lain. Manajemen juga mengatakan akan membangun sembilan model mobil baru di Prancis.

Renault saat ini sedang mencoba untuk meningkatkan mobil listriknya. Karyawan baru akan berada di bidang-bidang khusus, seperti ilmu data atau spesialis kimia, saat perusahaan membangun keahliannya dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.

Renault SA, seperti dilaporkan Market Watch, mengatakan pada Kamis (16/9/2021) malam bahwa mereka telah memulai negosiasi dengan serikat pekerja di Prancis untuk mencapai perjanjian kerja periode 2022-2024. Perjanjian tersebut termasuk rencana PHK dan perekrutan pegawai baru. Renault harus mengambil banyak pegawai baru karena perusahaan berencana untuk memproduksi model listrik.

Renault berencana memproduksi sembilan model kendaraan baru di Prancis pada tahun 2025. Sebagian besar dari kendaraan ini 100% menggunakan energi listrik.

Di bawah proyek ini, perusahaan ingin mempekerjakan 2.500 karyawan sambil memotong 2.000 pekerjaan di Prancis, yang akan mewakili peningkatan bersih 500 pekerjaan.

Renault mengatakan bahwa perjanjian itu akan membantu memosisikan Prancis di jantung kegiatan industri serta penelitian dan pengembangan dengan membangun teknologi yang berorientasi masa depan dan menciptakan nilai di negara ini.

Menperin: Resiliensi Industri Teruji Menghadapi Pandemi

Menperin: Resiliensi Industri Teruji Menghadapi Pandemi

Bisnis MONULISLAGI   22.44

Industri manufaktur Indonesia secara umum memiliki resiliensi yang baik dengan terus menunjukkan geliat positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

Pada triwulan II tahun 2021, pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas meningkat cukup signifikan sebesar 6,91%. Sektor ini berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,34% atau lebih tinggi dibanding sektor ekonomi lainnya.

“Resiliensi industri manufaktur setidaknya telah teruji dalam dua krisis, yaitu krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis pandemi Covid-19, di mana industri manufaktur mampu kembali bangkit setelah sebelumnya mengalami tekanan yang sangat kuat,” jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Bisnis Indonesia Award “Growth in Pandemic” secara daring di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Menperin menjelaskan, secara keseluruhan kinerja industri manufaktur Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif. Kontribusinya terhadap PDB selalu meningkat, investasi selalu bertambah, dan kontribusi terhadap ekspor selalu dominan dalam struktur ekspor nasional. Yang juga menggembirakan, resiliensinya tinggi terhadap gejolak lingkungan, termasuk terhadap krisis. Realitas kinerja industri manufaktur tersebut dengan demikian menepis pandangan bahwa tengah terjadi deindustrialisasi di Indonesia.

Kinerja gemilang industri, menurut Agus, ditandai dari Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia dalam delapan bulan terakhir sejak November 2020 yang berada di level 50 atau dalam fase ekspansif. “Pada bulan Juni, posisinya berada di angka 53,5. Ini menunjukkan bahwa optimisme di sektor industri tetap terjaga,” kata Agus.

PMI manufaktur sempat terkontraksi ke level 40,1 akibat dampak pembatasan mobilitas dan operasi industri pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun pada Agustus 2021, posisi PMI manufaktur Indonesia bangkit kembali berada di angka 43,7. “Saya optimistis dalam satu atau dua bulan kita sudah dalam jalur ekspansi lagi,” katanya.

Ketangguhan lainnya, menurut Agus, tecermin dari capaian nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada Januari-Juli 2021 yang mencapai USD 94,62 miliar atau berkontribusi sebesar 78,47% dari total ekspor nasional. Jika dibandingkan dengan Januari-Juli 2020 (c to c), kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-Juni 2021 meningkat sebesar 31,36%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari capaian sepanjang tahun 2020.

Di tengah masa kedaruratan yang telah berlangsung sejak Maret tahun lalu, Kementerian Perindustrian terus menyempurnakan kebijakan dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional dan mobilitas kegiatan industri. Bahkan, termasuk saat PPKM, sebagai salah satu cara pemerintah untuk membendung dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Melalui kebijakan tersebut, aktivitas sektor industri, baik itu yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan keselamatan pekerja serta manajemen perusahaan, maupun keberlangsungan proses produksinya dapat terus berjalan baik. Jadi, sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Agus.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian, yang di antaranya berkaitan dengan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). “Yang terakhir kami terbitkan adalah SE Menperin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan SE No 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan Covid-19,” kata Agus.

Beberapa penyempurnaan yang diatur dalam SE Menperin 5/2021 tersebut, antara lain mengenai penjelasan operasional dan mobilitas kegiatan industri. Ini meliputi seluruh aktivitas perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri sepanjang rantai nilainya, mulai dari pengadaan barang baku dan bahan penolong dari pemasok, operasional produksi dan pendukungnya, sampai dengan distribusi produk, termasuk mobilitas dan aktivitas staf, pekerja, karyawan, atau pegawainya.

Selain itu, di SE Menperin yang baru juga ada pengaturan tentang penggunaan aplikasi PeduliLindungi sehingga pegawai dapat terpantau dengan baik. “Kami juga melaksanakan vaksinasi untuk pelaku industri dan tenaga kerja perusahaan di bidang industri di area Jawa-Bali, dengan target 5 juta orang atau sebanyak 10 juta dosis yang dilaksanakan sejak Juli 2021,” ujar Agus.

Nilai pembangunan industri
Menperin menuturkan, kemandirian, kedaulatan, kemajuan, dan keadilan sosial adalah nilai yang harus disepakati dan dilestarikan sebagai ruh, paradigma, dan mainstream dalam setiap upaya pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan sektor industri manufaktur. Dengan demikian, pembangunan industri harus diarahkan pada tiga prinsip, yaitu membangun industri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan Industri yang berkeadilan dan inklusif.

Industri yang mandiri dan berdaulat mengandung arti bahwa keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri. Di samping itu, produk-produk industri manufaktur dalam negeri mesti menjadi ‘tuan’ di negeri sendiri serta dipakai oleh dan menjadi kebanggaan anak bangsa.

Industri yang maju dan berdaya saing, jelas Agus, bermakna industri manufaktur dalam negeri memiliki daya saing global, menguasai pasar internasional, dan mengedepankan aspek keberlanjutan. Berkeadilan dan Inklusif berarti pembangunan industri manufaktur harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah.

Dalam kerangka pembangunan industri yang mandiri dan berdaulat, Kemenperin terus mendorong optimalisasi beberapa program. Pertama, Program Subtitusi Impor 35% Tahun 2022. Kedua, Program P3DN. Dan, ketiga, hilirisasi sumber daya alam.

Selanjutnya, upaya mewujudkan industri yang maju dan berdaya saing dilakukan melalui empat program. Pertama, program Making Indonesia 4.0. Kedua, program industri hijau dan industri biru. Ketiga, program stimulus produksi dan daya beli. Keempat, implementasi non-tarrif barrier.

Kemudian, kebijakan atau program yang mengarah pada upaya mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif di antaranya adalah implementasi harga gas bumi tertentu. Kemudian, program pengembangan IKM dan Bangga Buatan Indonesia (BBI) pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, serta program industri halal.

 

Pabrik Baterai Mobil Listrik Siap Dibangun di Daerah Karawang

Pabrik Baterai Mobil Listrik Siap Dibangun di Daerah Karawang

Otomotif MONULISLAGI   22.41

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Indonesia akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik atau mobil listrik (moblis). Bahlil memastikan pabrik tersebut berlokasi di Karawang, Jawa Barat, dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar AS.

Bahlil juga menegaskan, pabrik tersebut nantinya akan menyerap dan memprioritaskan pekerja dari dalam negeri. “Di dalam MoU, kami tekankan mereka, lapangan pekerjaan harus seluas-luasnya untuk lapangan pekerjaan dalam negeri. Tidak untuk luar negeri,” ujar Bahlil dalam seremoni peletakan batu pertama pabrik Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution di Karawang, Jawa Barat, yang disebarkan ke publik secara virtual, Rabu (15/9/2021).

Tenaga kerja asing (TKA), menurut Bahlil, hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan spesifikasi khusus dan jabatan tertentu. “Waktu kami bicara dengan menko-nya Korea, sepakat lapangan pekerjaan akan diprioritaskan kepada lapangan pekerjaan untuk dalam negeri,” kata Bahlil.

Bahlil menuturkan, proyek baterai kendaraan listrik itu juga didorong untuk menggaet pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengusaha nasional di daerah. Itu semua sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo serta amanat Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90.

Konsorsium Hyundai yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik (EV) di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini nantinya akan dikelola oleh PT HKML Battery Indonesia. Pabrik bakal menyuplai kendaraan listrik produksi Hyundai.

Pabrik hasil patungan beberapa perusahaan ini akan membuat sel baterai dengan kapasitas produksi 10 Gigawatt Hour (GWh). Ini merupakan bagian dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 142 triliun yang sudah ditandatangani bersama dengan Korea Selatan. Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, proyek pabrik sel baterai kendaraan listrik ini menurut rencana bakal mencapai 1.000 orang.

Menurut Chairman Hyundai Motor Group (HMG) Euisun Chung, pabrik baterai yang dibangun di Indonesia ini adalah pabrik produksi baterai kendaraan listrik pertama di dunia yang akan dibangun di Asia, selain di Korea, Cina, dan Jepang. Perusahaan bakal terus mendorong pengembangan industri, termasuk bisnis sistem baterai, kendaraan listrik, dan infrastruktur pengisian daya.

Chung berharap dengan pembangunan ekosistem kendaraan listrik ini Indonesia akan berperan penting sebagai pusat pasar kendaraan listrik ASEAN pada masa mendatang. “Kami percaya groundbreaking ceremony yang diadakan hari ini akan menjadi titik awal lebih memperkuat kemitraan antara kedua grup dan Indonesia untuk kerja sama di masa depan,” ujar Chung.

Indonesia, menurut CEO LG Energy Solution Jonghyun Kim, menempati urutan pertama dalam pertambangan nikel sebagai bahan baku utama baterai. Indonesia juga pasar mobil terbesar di kawasan ASEAN. “Menggunakan lingkungan dan kondisi Indonesia yang baik sebagai batu loncatan, kami akan aktif membina pabrik bersama ini sebagai basis utama menuju pasar kendaraan listrik global di luar pasar ASEAN,” katanya.

Realisasi Pajak Digital Mencapai Rp 3,5 Triliun

Realisasi Pajak Digital Mencapai Rp 3,5 Triliun

Bisnis MONULISLAGI   21.53

Pemerintah mencatat realisasi pajak digital mencapai Rp 3,5 triliun pada awal September 2021.

Realisasi tersebut diperoleh dari 83 perusahaan yang berstatus pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, setoran pajak didapat dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital luar negeri yang diusahakan oleh para perusahaan tersebut. Perusahaan ini berskala internasional yang memiliki bisnis di dalam negeri.

“Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 3,5 triliun ini yang tadinya tidak bisa kita collect,” jelas Menkeu ketika rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (13/9/2021).

Menkeu menuturkan, beberapa perusahaan yang berstatus PMSE dan menyetorkan pajaknya ke negara adalah Netflix, Zoom, Shopee, Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc, Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte Ltd, dan UCWeb Singapore Pte Ltd. Setoran pajak tersebut dimulai pertama kali pada 1 Juli 2020.

Pajak digital ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Jumlah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sebelumnya, saat peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, beberapa waktu lalu, Menkeu mengatakan bahwa di era ekonomi digital saat ini, untuk dapat memperoleh penghasilan dari suatu negara, para pelaku usaha tidak perlu berada di negara tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya. Ini berarti konsep physical economic presence sudah sulit untuk diterapkan saat ini.

Pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment menjadi hal utama untuk dikaji secara mendalam dan cermat. “Salah satu konsep yang berkembang saat ini adalah mendefinisikan keberadaan BUT berdasarkan significant economic presence,” ungkap Sri Mulyani, seperti dilansir laman resmi Ditjen Pajak.

Sri Mulyani mengatakan, tantangan perpajakan di era ekonomi digital—sebagaimana menjadi topik penting yang didiskusikan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang—juga harus diantisipasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perpajakan. “Realisasi penerimaan perpajakan saat ini masih belum mencerminkan besarnya potensi pengguna internet, e-commerce, dan jumlah penduduk Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, menurut Menkeu, pemerintah dituntut membuat regulasi yang di satu sisi harus mampu mendorong perekonomian melalui berbagai skema insentif, namun di sisi lain harus tetap menjaga penerimaan perpajakan. “Saat ini beberapa rancangan undang-undang perpajakan sedang dalam proses pembahasan dengan DPR dan sebagian sedang dalam penyusunan,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, dampak dari dunia digital adalah jenis pekerjaan semakin kompleks, kuantitas pekerjaan semakin sulit ditangani secara manual, waktu tanggap semakin butuh lebih cepat, serta transaksi dan kegiatan ekonomi Wajib Pajak semakin beragam dan kompleks.

“Tidak lagi bisa diatasi hanya dengan penambahan jumlah SDM, melainkan harus dengan terobosan inovasi pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan teknologi informasi dan basis data, sebagai pilar ketiga menjadi sangat krusial di era digital disruption. Saat ini, the world’s most valuable resource is no longer oil, but data,” ungkap Sri Mulyani.

Dengan sudah ditetapkannya undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, AEoI, dan berbagai data yang diterima Direktorat Jenderal Pajak dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain (ILAP) serta sumber- sumber data lainnya, maka tantangan saat ini yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkannya dengan baik, dan mewujudkannya dalam bentuk penerimaan.

“Penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan layanan perpajakan yang berorientasi pada kebutuhan Wajib Pajak. Dukungan teknologi informasi menjadi solusi yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan, serta menjamin keamanan dalam penyediaan layanan kepada Wajib Pajak,” tutur Sri Mulyani.

Menyinggung pembentukan dua Direktorat baru Direktorat Jenderal Pajak yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, menurut Sri Mulyani, menjadi penanda upaya pengembangan lebih lanjut Direktorat Jenderal Pajak dalam merespons perubahan dan menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin kompleks.

“Konsep struktur kantor one model fits all sudah semakin tidak cocok untuk diterapkan. Kantor Pelayanan Pajak ke depannya agar diklasifikasikan berdasarkan variabel keragaman jenis, jumlah, dan segmentasi Wajib Pajak, serta cakupan wilayah administrasi. Sementara itu perluasan layanan perpajakan dengan basis online, meminimalisasi tatap muka langsung dengan wajib pajak, tentunya juga berpengaruh terhadap struktur kantor pajak di masa mendatang,” jelas Sri Mulyani.

Dalam konteks yang lebih luas sesuai inisiatif program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, arah kebijakan pengembangan organisasi Kementerian Keuangan adalah terwujudnya optimalisasi administrasi perkantoran berbasis digital.

“Office Automation diharapkan mampu membangun pola kerja yang lebih kolaboratif, tindak lanjut disposisi yang lebih responsif, mendorong kinerja yang lebih produktif, serta meningkatkan efisiensi dari sisi biaya, mutu, dan waktu. Saya harapkan pengembangan organisasi dapat selalu adaptive dan agile dalam menghadapi perkembangan zaman,” kata Sri Mulyani.

Berapa Lama Panel Surya Mampu Bertahan?

Berapa Lama Panel Surya Mampu Bertahan?

Energi MONULISLAGI   21.42

 

Memasang panel surya di rumah Anda dapat membantu mengurangi biaya energi, meningkatkan nilai rumah Anda, dan mengurangi jejak karbon.

Tetapi, biaya panel surya juga lumayan besar. Sebelum melakukan investasi sebesar itu dan membeli panel surya, pemilik rumah secara alami ingin memahami berapa tahun penggunaan yang akan mereka dapatkan dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap mereka?

Tulisan dari CNET ini berusaha menjawab pertanyaan tentang berapa lama panel surya mampu bertahan serta beberapa faktor yang memengaruhi umur mereka dan bagaimana Anda dapat membuatnya bertahan lebih lama untuk mendapatkan nilai paling banyak.

Untuk menjawab pertanyaan tentang berapa lama panel surya bertahan, pertama-tama kita harus mendefinisikan degradasi. Menurut National Renewable Energy Laboratory, degradasi adalah pengurangan output panel surya dari waktu ke waktu.

Degradasi adalah faktor penting ketika Anda berharap berapa lama panel surya bisa bertahan lama. Data NREL menunjukkan bahwa panel surya memiliki tingkat degradasi sekitar 0,5% per tahun. Jadi setelah 20 tahun digunakan, panel surya akan mampu menghasilkan sekitar 90% dari listrik yang dihasilkannya.

Berdasarkan informasi itu, produsen panel surya biasanya menawarkan jaminan sekitar 25 tahun atau lebih. Dalam kasus sistem yang lebih baru atau dibangun dengan baik, panel dapat bertahan selama 30 tahun.

Faktor-faktor yang memengaruhi umur panel surya

Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi pada produktivitas panel surya dan meningkatkan atau mengurangi umurnya. Beberapa faktor tersebut meliputi:

Kualitas

Seperti kebanyakan hal, kualitas, bahan, dan jenis panel surya yang Anda pasang akan berdampak pada seberapa baik mereka bekerja dan berapa lama mereka bertahan. Sementara, bahan berkualitas rendah mungkin lebih terjangkau, mereka juga dapat menurunkan lebih cepat.

Iklim

Cuaca ekstrem dapat mengurangi umur panel surya. Jika Anda tinggal di daerah dengan suhu dingin, hujan lebat, salju, dan banyak lagi, Anda mungkin menemukan panel surya Anda terdegradasi lebih cepat.

Instalasi

Cara panel Anda dipasang – dan sistem racking yang dipasang – dapat memengaruhi tingkat degradasinya.

Pemeliharaan

Sama seperti hal lain yang bernilai yang Anda beli, panel surya bertahan lebih lama ketika mereka terpelihara dengan baik. Panel dapat menurun lebih cepat jika mereka kotor, memiliki banyak kotoran atau puing-puing pada mereka atau tidak menjalani perawatan rutin.

Cara membuat panel surya bertahan lebih lama

Seperti yang Anda lihat, beberapa faktor yang menyebabkan degradasi panel surya dapat dikontrol, sementara yang lain tidak. Untungnya, ada banyak langkah yang dapat Anda ambil untuk mendapatkan hasil maksimal dari panel surya Anda.

Salah satu cara terbaik untuk membuat panel surya Anda bertahan lebih lama adalah bekerja dengan penyedia tepercaya. Pertama, penyedia tepercaya akan memastikan Anda mendapatkan panel berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan berkualitas. Selain itu, penyedia yang baik akan memastikan panel diinstal dengan benar. Akhirnya, penyedia surya yang baik akan memberikan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik.

Ada juga hal-hal yang dapat Anda lakukan sendiri untuk membuat panel surya Anda bertahan lebih lama. Misalnya, pastikan untuk menghilangkan puing-puing yang mungkin berakhir di panel surya dari cabang pohon dan banyak lagi. Di negeri dengan empat iklim, membersihkan salju yang menempel di panel jelas keharusan. Menjaga panel Anda bersih adalah salah satu cara terbaik untuk memperpanjang umur mereka.

Kapan Anda harus mengganti panel surya Anda?

Panel surya yang baik dapat bertahan di mana saja dari 20 hingga 30 tahun. Namun, belum ada kepastian waktu di mana Anda harus segera menggantinya. Lebih penting untuk memperhatikan produktivitas mereka. Jika panel surya Anda masih dalam kondisi baik dan menghasilkan listrik yang cukup, mungkin tidak perlu diganti. Di sisi lain, jika Anda menemukan tagihan listrik Anda naik karena panel surya Anda tidak lagi bekerja dengan baik, mungkin sudah waktunya untuk menggantinya.

Catatan

Panel surya dapat menjadi investasi keuangan yang besar, terutama bila Anda perlu membeli panel surya dalam jumlah besar untuk rumah Anda. Untungnya, Anda kemungkinan besar akan menggunakannya selama beberapa dekade. Selama waktu itu Anda akan menikmati penghematan energi dan manfaat lainnya.

Kemenperin Targetkan TKDN Industri Panel Surya Capai 90% pada 2025

Kemenperin Targetkan TKDN Industri Panel Surya Capai 90% pada 2025

Energi MONULISLAGI   21.37

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendukung realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) nasional. Di antaranya, terkait dengan penggunaan energi pada pembangkit listrik.

Salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan mendorong pengembangan industri panel surya nasional melalui roadmap (peta jalan) yang telah disusun hingga tahun 2025. “Tentunya upaya ini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian Indonesia. Baik dari sisi kemampuan industri maupun dari transfer teknologi yang sejalan dengan tekad pemerintah dalam mendorong ekonomi hijau,” jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (14/9/2021), seperti dilaporkan laman resmi Kemenperin.

Menperin menjelaskan, guna mendukung pengembangan industri panel surya nasional, Kemenperin telah menyusun peta jalan dengan didukung berbagai kebijakan strategis. “Di dalam roadmap-nya sudah mencakup pemetaan untuk mengukur kemampuan industri penunjang ketenagalistrikan,” tuturnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi, menyatakan peta jalan tersebut telah dimulai dari tahap pertama periode tahun 2016 – 2018, yaitu pemenuhan target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% yang meliputi untuk pembuatan wafer, solar cell, dan solar module. Saat ini, terdapat 10 pabrikan modul surya di Indonesia.

Pada periode tahun 2019 – 2020, ditargetkan nilai TKDN meningkat menjadi 76% yang didukung dengan adanya ingot factory. Kemudian periode tahun 2020 – 2022, diharapkan mencapai target TKDN sebesar 85% dengan adanya solar grade silicon factory. “Tahap terakhir pada periode tahun 2023 – 2025, pencapaian nilai TKDN minimal sebesar 90% dengan adanya metallurgical grade silicon factory,” tutur Doddy.

Menurut Kepala BSKJI, Kemenperin juga telah melakukan pemetaan untuk mengukur kemampuan industri penunjang ketenagalistrikan. Dari hasil pemetaan tersebut, diketahui bahwa nilai TKDN industri panel surya adalah sebesar 40-47%. “Angka ini diharapkan akan terus bertambah dengan dukungan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan industri panel surya nasional guna mencapai target bauran EBT nasional sebesar 23% pada tahun 2025,” ujarnya.

Guna mendukung peningkatan TKDN industri panel surya nasional, Kemenperin telah menyusun Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Khusus untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), telah dilakukan perubahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. “Adapun nilai TKDN gabungan untuk Solar Home System adalah 53,07% dan untuk PLTS terpusat atau komunal adalah sebesar 43,85%,” katanya.

Doddy menjelaskan, melalui dukungan berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan upaya yang telah dilakukan untuk industri panel surya, Kemenperin menargetkan nilai TKDN untuk PLTS melebihi target capaian TKDN pembangkit listrik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Serapan Pasar

Menurut Doddy, energi surya di Indonesia saat ini memiliki potensi sebesar 532,6 GWp per tahun. Namun hingga saat ini kapasitas produksi nasional yang terpasang sebesar 515 MWp dan total kapasitas PLTS di Indonesia sebesar 25 MWp. “Hal ini menunjukkan serapan pasar masih sangat kecil dari kapasitas produksi nasional, diharapkan serapan tersebut dapat terus meningkat guna mendukung bauran EBT nasional,” ujarnya.

Menurut Doddy, benchmarking pembangkit EBT menurut International Renewable Energy Agency pada tahun 2019, Indonesia berada di posisi ke tiga di antara negara-negara asia tenggara dengan total Kapasitas EBT terpasang sebesar 9.861 MW. “Dari data tersebut menunjukkan bahwa kapasitas terpasang dan investasi pada pembangkit tenaga listrik EBT masih rendah, namun melalui berbagai kebijakan dan upaya yang telah dilakukan tantangan tersebut dapat teratasi,” ungkapnya.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 202, permasalahan terkait investasi teknologi ramah lingkungan saat ini adalah biayanya yang masih sangat mahal dan membutuhkan waktu lama yaitu dua hingga tiga tahun.

Adapun berdasarkan data dari Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), saat ini terdapat 10 industri panel surya di Indonesia dengan total 515 MWp. Salah satu industri panel surya dengan kapasitas produksi tertinggi adalah yakni PT. Len Industri dengan kapasitas 71 MWp. “Diharapkan, penggunaan panel surya baik di rumah tangga dan sektor industri tentunya dapat terus meningkat ke depannya, dan PT. Len Industri tentunya harus terus berinovasi agar tingkat penggunaan panel surya dapat terus bertambah,” ujarnya.